Kegiatan tersebut digelar Minggu, 7 Desember 2025, di Hotel Grand Palma by Horison, Pangandaran, dan diikuti nelayan dari berbagai wilayah pesisir, seperti Pangandaran, Cikembulan, Babakan, Bojongsalawe, Kalipucang, hingga Cijulang.
Dalam pemaparannya, Agun menegaskan pentingnya pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan menjaga persatuan bangsa, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki peran strategis dalam ketahanan nasional.
“Saya ingin masyarakat Pangandaran, khususnya nelayan, tetap kuat secara ideologi dan menjadi bagian dari kekuatan bangsa,” ujar Agun.
Selain sosialisasi kebangsaan, Agun juga mengevaluasi 13 tahun pembangunan Kabupaten Pangandaran sejak pemekaran pada 2012. Menurutnya, pembangunan yang berjalan belum sesuai dengan konsep ekosistem wisata terintegrasi yang menggabungkan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan ekonomi wilayah.
Ia menilai potensi besar Pangandaran belum dikelola secara terpadu dan masih berfokus pada pembangunan fisik. Agun kembali mengusulkan Kalipucang sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta Cijulang sebagai sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
Di sektor pariwisata, Agun menyebut konektivitas antar destinasi wisata belum optimal. Ia juga menilai sebutan Pangandaran sebagai “Bali-nya Jawa Barat” belum layak jika melihat kondisi fasilitas dan tata kelola yang ada.
Menutup kegiatan, Agun menyerap aspirasi nelayan terkait kesejahteraan dan jaminan sosial. Ia berkomitmen membawa masukan tersebut ke tingkat nasional melalui perannya di MPR dan DPR RI. (Ris)