PANGANDARAN, serga.web.id – Satu bulan sejak kapal bermuatan batu bara kandas di perairan Pangandaran, proses penanganannya dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran yang menilai keterlambatan penanganan dapat mengancam kelestarian ekosistem laut dan keberlangsungan hidup nelayan.
Desakan itu disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, dalam Rapat Koordinasi bersama Bupati Pangandaran di Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jeje mengungkapkan bahwa sejak awal HNSI memperoleh informasi penanganan kapal akan dilakukan secara cepat. Namun hingga kini, menurutnya, belum terlihat adanya upaya pemulihan yang nyata di lapangan.
“Awalnya kami mendapat informasi bahwa penanganan akan dilakukan cepat. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pemulihan yang signifikan. Padahal, insiden ini sudah berjalan satu bulan,” ujar Jeje.
Ia menyoroti posisi kapal yang membawa muatan batu bara berada di kawasan konservasi terumbu karang. Apabila evakuasi terus tertunda, HNSI khawatir muatan batu bara berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas perairan dan merusak habitat biota laut.
“Material batu bara yang berada di dalam kapal kandas tersebut berlokasi di kawasan konservasi terumbu karang. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan yang transparan, risiko kerusakan ekosistem akan semakin besar,” tegasnya.
Menurut Jeje, keterlambatan penanganan bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap aktivitas perikanan dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.
“Semakin lama proses evakuasi dan penanganan ini ditunda, proses kimiawi dan fisika dari muatan batu bara itu akan merusak lingkungan kelautan kita. Ini sangat membahayakan mata pencaharian nelayan,” katanya.
Atas dasar itu, HNSI Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah, instansi teknis, pemilik kapal, serta pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengambil langkah konkret melakukan evakuasi dan pemulihan lingkungan. HNSI juga meminta seluruh tahapan penanganan dibuka secara transparan kepada publik dengan melibatkan pemerintah daerah, ahli lingkungan, organisasi nelayan, serta unsur masyarakat agar proses pengawasan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Hingga Rapat Koordinasi berlangsung, HNSI menyatakan masih menunggu langkah nyata dari pihak-pihak yang berwenang agar persoalan kapal kandas tersebut tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi ekosistem laut Pangandaran maupun perekonomian masyarakat pesisir. (NS)