Bandung, serga.web.id – Puluhan massa dari Perkumpulan Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan pembiaran aktivitas tambang pasir ilegal milik PT RBP yang beroperasi di Desa Nagrek, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar DLH Jawa Barat segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang diduga melanggar aturan lingkungan. Selain berorasi, para demonstran juga membakar ban bekas di depan gerbang kantor DLH sebagai bentuk simbol protes.
Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa, Dena, menyatakan bahwa aksi tersebut digelar karena pihaknya menilai DLH Jawa Barat tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Menurut Dena, aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke sejumlah pihak, termasuk DLH Jawa Barat, bahkan sempat dilakukan penyegelan. Namun, aktivitas penambangan disebut kembali beroperasi sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Kami menilai pengawasan yang dilakukan belum efektif. Tambang yang diduga ilegal sudah pernah disegel, tetapi aktivitasnya kembali berjalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap keseriusan pengawasan,” ujar Dena dalam orasinya.
Massa aksi juga menyoroti dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan tersebut, seperti kerusakan ekosistem, gangguan terhadap masyarakat sekitar, serta potensi kerugian negara.
Selain mendesak penutupan tambang, para demonstran turut meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Massa menilai pimpinan DLH perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam kondisi kondusif. Hingga aksi berakhir, massa berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret untuk menindak dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DLH Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (Ris)